Pengertian & Macam-Macam Budaya Politik

Pengertian & Macam-Macam Budaya Politik

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :

1.   Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif)

2.   Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)

3.   Budaya politik partisipatif (aktif)

BUDAYA POLITIK PAROKIAL

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut.

Ciri-ciri :

• Apatis
• Pengetahuan politik rendah
• Tidak peduli dan menarik diri terhadap kehidupan politik
• Anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas
• Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah
• Warga negara tidak terlalu berharap dalam sistem politik
• Tidak ada peranan politik yang bersifat khusus
• Lingkupnya sempit dan kecil
• Masyarakatnya sederhana dan tradisional

Contoh budaya politik parokial yakni masyarakat pada suku-suku pedalaman yang mana mereka belum mengenal betul siapa pemimpin negara mereka dan tidak ikut serta sama sekali dalam pemilu

BUDAYA POLITIK SUBJEK / KAULA

Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.

Ciri-ciri :

• Memiliki pengetahuan dalam bidang politik yang cukup
• Partisipasi politik minim
• Kesadaran berpolitik rendah
• Kehidupan ekonomi warga negara sudah baik
• Tingkat pendidikan relatif maju
• Masyarakat menyadari otoritas pemerintah sepenuhnya
• Warga negara cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah
• Warga negara menganggap dirinya kurang dapat mempengaruhi sistem politik
• Masyarakat secara pasif patuh pada pejabat, pemerintah, dan undang-undang

Contoh Budaya Politik Subjek/Kaula yakni masyarakat jawa (keraton) di jogja. Dimana rakyat sudah ada pemahaman & kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam politik, namun mereka tidak berdaya dan tidak kritis (hanya mengikuti perintah, tidak memberikan aspirasi)

BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung

Ciri-ciri :

• Pengetahuan tentang politik tinggi
• Kesadaran berpolitik tinggi
• Kontrol politik aktif
• Warga negara memiliki kepekaan terhadap masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik
• Warga mampu menilai terhadap masalah atau isu politik
• Warga menyadari adanya kewenangan atau kekuasaan pemerintah
• Warga memiliki kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, dan tanggung jawabnya
• Warga mampu dan berani memberikan masukan, gagasan, tuntutan, kritik terhadap pemerintah
• Warga memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan tertekan

Contoh budaya politik parokial yakni keaktifan masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan politik seperti pemilu, demonstrasi, dan lain-lain

BUDAYA POLITIK INDONESIA

    Budaya politik di Indonesia merupakan perwujudan nilai nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan kegiatan polituk kenegaraan. 

    Setelah era reformasi memang orang menyebut Indonesia telah menggunakan budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk akan keputusan atau kinerja pemerintah baru aetika . perlu diketahui ketika era orde baru Demokrasi dikekang. Segala bentuk media dikontrol/diawasi oleh pemerintah lewat Departemen Penerangan supaya tidak mempublikasikan kebobrokan pemerintah.

    Budaya politik Indonesia selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Tetapi berubahnya itu hanya terjadi pada daerah perkotaan dan pedesaan yang telah maju tetapi pada daerah-daerah terpencil itu tidak terjadi perubahan karena kurangnya pendidikan dan informasi

    Budaya Politik Indonesia saat ini adalah Campuran dari Parokial, Kaula, dan Partisipan , dari segi budaya Politik Partisipan , Semua ciri- cirinya telah terjadi di Indonesia dan ciri-ciri budaya politik Parokial juga ada yang memenuhi yaitu  seperti berlangsungnya pada masyarakat tradisional dan pada budaya politik kaula ada yang memenuhi seperti warga menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah.   

HOT NEWS 2015 jungkook BTS & Jessica SNSD Berkencan?

HOT NEWS 2015, Jeon Jungkook , Kabar BTS 2015 , Berita terbaru BTS , 2015 , BigHit.

Jeon Jungkook BTS Menjalin Hubungan Asmara Dengan Jessica Jung X SNSD

Jeon Jungkook mengonfirmasi hubungannya dengan Jessica Jung, yang tahun lalu masih menjadi salah satu dari member Girls Generation atau lebih dikenal SNSD.

Senin (19/4). Sebelumnya, Jungkook dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Jessica Jung seiring beredarnya foto kebersamaan mereka di dunia maya.

Korean Magazine merilis foto keduanya ketika tertangkap kamera sedang menghadiri acara MNET Taiwan bulan lalu. BigHit Entertainment pun segera merilis penyataan tentang hal tersebut. “Mereka bertemu pada akhir bulan lalu, Awalnya jungkook memang mengidolakan Jessica. Setelah saling bertemu lantas kemudian mereka saling menyukai,” ungkap perwakilan manajemen

Memang tidak ada bukti foto saat itu, namun sebagian besar anggota BTS tersebut melihat kedekatan Magnae mereka dan Jessica SNSD. Tak hanya sampai di situ, pada Februari lalu, Jessica dikabarkan menemui Jeon Jungkook dan keduanya menghabiskan waktu bersama selama kurang lebih dua bulan, yaitu Februari hingga Maret 2015.

Jeon Jungkook adalah salah seorang member di Boyband BTS dengan posisi sebagai Magnae, Dancer serta Lead Vocal.

01-05-15, penyataan mengejutkan kembali di lontarkan oleh managemen Big Hit Entertaiment.
" Saya ingin mengonfirmasi kembali kebenaran itu. Artis kami Jungkook dulunya bahkan akan bertunangan dengan seorang wanita, dan rencana pertunangan itu sudah lama di rencanakan pihak keluarga Jungkook" kata Staff juru bicara Big Hit.

BTS jungkook & Jessica together at MNET Taiwan

Big Hit Entertaiment, kemudian mengungkap siapa gadis yang dulunya akan di tunangkan dengan Jungkook.

Yak, Seseorang yang telah membaca postingan ini dengan amat serius sepertinya masuk dalam Super Trap xD

:D selamat!! Karena kalian semua telah masuk dalam SUPER TRAPP SAYA!!! :D
hehe.. mianhae ARMY deul ㅋㅋㅋ Just For Fun okay grin emotikon *di bunuh ARMYdeul*

Soal Latihan + Kunci Jawaban PKN Kelas XI (Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional)

1. Dalam mencapai tujuan politik bebas aktif, Indonesia pada dasarnya menjalankan politik ....
A. netral
B. damai
C. isolasi
D. terpadu
E. nasional

2. Segala kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan negara lain atau subjek hukum
internasional lain guna mewujudkan tujuan nasional, disebut ....
A. kerja sama intemasional
B. perjanjian internasional
C. hubungan diplomatik
D. hubungan luar negeri
E. politik luar negeri

3. Pada dasarnya politik yang dijalankan dalam kebijakan pemerintah Indonesia mengabdi pada kepentingan ....
A. nasional
B. internasional
C. manusia
D. dunia
E. PBB

4. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, lembaga yang mewakili pelaksanaan politik luar negeri di negeri asing adalah ....
A. Presiden Indonesia
B. Menteri Luar Negeri
C. Dubes Luar Biasa
D. Corp Consulat
E. Corp Diplomatik

5.  Maksud  dari perjanjian internasional ialah ....

A.  Sebuah perjanjian yang dibuat dibawah hukum dalam  negeri oleh sepihak negara.

B.  Sebuah perjanjian yang dibuat dibawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional.

C.  Sebuah perjanjian yang dibuat diatas hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional.

D.  Sebuah perjanjian yang dibuat diatas hukum dalam negeri oleh sepihak negara.

E.  Sebuah perjanjian yang dibuat dibawah hukum internasional oleh sepihak negara.

6.  Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk 
     menciptakan akibat-akibat hukum tertentu, pengertian tersebut dikemukakan oleh....

A. G. Schwarzenberger

B. Oppenheimer-Lauterpacht

C. Konferensi Wina tahun 1969

D. Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional

E.  Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja SH.LL.M

7.  Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya suatu perjanjian, kecuali....

A.  Adanya mufakat

B.  Adanya kecurangan

C.  Adanya ancaman dari sebelah pihak

D.  Ada pihak yang dirugikan

E.  Terjadinya pelanggaran

8.  Hal-hal yang menyebabkan  berakhirnya suatu perjanjian adalah ....

A. Salah satu pihak ingin mengakhiri

B.  Habisnya masa perjanjian

C.  Bertambahnya anggota

D.  Tidak ada pihak yang dirugikan

E.  Terjadinya pelanggaran

9.  Di bawah ini tempat perjanjian Indonesia-Australia mengenai batas wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini ditandatangani di .....

A. Bandung                      D.  Jakarta

B.  Bali                             E.  Australia

C.  Papua Nugini

10. Berikut yang tidak termasuk dalam proses perjanjian internasional menurut UU no.24 thn 2000 ialah ....

A. Tahap deklarasi

B.  Tahap penerimaan

C.  Tahap pengesahan

D.  Tahap penjajakan

E.  Tahap perundingan

11.Berikut ini yang tidak termasuk sumber hukum internasional adalah ....

A. Prinsip-prinsip hukum umum

B. Traktat, asas-asas hukum

C.  Perjanjian internasional

D.  Hubungan internasional

E.  Keputusan pengadilan

12.Tokoh yang pertama kali mengemukakan Politik Luar Negeri Indonesia bebas aktif ialah ...

A.  Moh. Hatta                  D.  M. Nasir

B.  Soekarno                      E.  Mr. Asaad

C.  D.N. Aidit

13.Tahap terakhir dalam  perjanjian Internasional yaitu ....

A. Pengesahan

B.  Pengikatan diri

C.  Penandatanganan

D.  Internalisasi

E. Perundingan

14.Di bawah ini negara-negara pendiri  ASEAN ialah ...

A.  Filipina, Vietnam, Laos, Indonesia, dan Singapura

B.  Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, dan Laos

C.  Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Kamboja

D.  Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand

E.  Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Kamboja

15.Di bawah ini perwakilan dari negara Indonesia dalam penanda tangan deklarasi bangkok adalah ....

A. Ki Hajar Dewantara

B. Adam Malik

C. Moh. Hatta

D. Sultan Hamengkubuwono IX

E.  Ir. Soekarno 

16. Pemerintah raja adalah undang-undang dan kehendak raja adalah kehendak rakyat,
terdapat dalam bentuk pemerintahan ....
A. republik absolut
B. republik konstitusional
C. monarkhi absolut
D. monarkhi konstitusional
E. okhlokrasi
 

17. Azas dari demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Good Governance adalah:
A. keseimbangan hak dan kewajiban
B. tepo seliro dan tenggang rasa
C. kekeluargaan dan musyawarah
D. kedaulatan rakyat yang berketuhanan
E. gotong royong dan kemanusiaan

18. Salah satu kebaikan dalam penerapan desentralisasi pada negara kesatuan adalah:
A. dapat mengatasi ketimpangan yang ada
B. demokratisasi berjalan dengan bebas
C. mudah dalarn mengontrol setiap wilayah
D. birokrasi berjalan efektif dan efisien
E. dapat menghemat biaya anggaran negara.

19. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif lebih kuat daripada kekuasaan
eksekutif adalah
A. presidensial
B. parlementer
C. konstitusional
D. referendum
E. republik absolut

20. Suatu kabinet yang dibentuk di luar campur tangan DPR, menteri-menteri yang dipilih
oleh Presiden tetap bertanggung jawab kepada DPR, disebut ...
A. kabinet parlementer
B. kabinet ministerial
C. kabinet presidential
D. kabinet ekstraparlementer
E. kabinet koalisi


21. Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah
A. tumbuh suburnya praktik KKN
B. ditinggalkannya pembangunan fisik
C. para pejabatnya sangat profesional
D. bahan kebutuhan pokok sulit didapat
E. iklim usaha tidak didukung keamanan

22. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan parlementer sehingga sistem ini banyak
diadopsi oleh negara-negara demokrasi di dunia adalah ....
A. kontrol terhadap eksekutif dapat dilakukan secara efektif melalui parlemen
B. pemerintahan sering berganti-ganti akibat mosi tidak percaya
C. perdana menteri berkuasa untuk mengganti menteri-menterinya tanpa
D. kekuasaan kepata negara bersifat mutlak
E. merupakan sistem yang dipraktikkan oleh negara-negara maju

23. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang
sebenamya adalah ....
A. Presiden bersama dan DPR
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Presiden dan Perdana Menteri
D. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya
E. Kepala negara dan perdana menteri

24. Dalam pelaksanaannya dasar bentuk pemerintahan republik dapat dikategorikan
menjadi dua, yaitu
A. demokratis dan konstitusional
B. parlementer dan ekstra parlementer
C. presidensial dan ekstra presidensial
D. absolut dan konstitusional
E. kerakyatan dan kekaisaran

25. Dalam sebuah sistem, unsur-unsur atau kesatuan-kesatuan yang ada berfungsi
sebagai
A. pembentuk kesatuan secara keseluruhan
B. pengikat kuat terbentuknya sistem
C. penghubung yang tidak terpisahkan
D. perekat yang harus ada dan kuat
E. petunjuk terjadinya sebuah proses

26. Pembagian fungsi negara Montesquieu, lebih dikenal dengan teori .
A. Caturpraja
B. Pancapraja
C. Sadpraja
D. Trias Politica
E. Bicameral

27. Titik tolak pertumbuhan negara secara primer, diawali dengan
A. bentuk negara yang paling sederhana
B. perjanjian di antara rakyat itu sendiri
C. perjanjian antara rakyat dengan penguasa
D. tumbuhnya suku-suku menjadi kerajaan
E. kehidupan bangsa-bangsa yang beradab

28. Pemerintah dalam arti sempit mencakup
A. MPR, Presiden, dan Menteri
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Presiden, DPR, dan Wakil Presiden
D. MPR, DPR, dan Presiden
E. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri

29. Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh mahkamah Agung terhadap putusan
Hakim bawahnya, dinamakan ....
A. banding
B. judicial review
C. kasasi
D. grasi
E. amnesti

30. Dalam negara hukum, sebaiknya tindakan-tindakan negara selain mempertimbang
landasan hukumnya juga ...
A. kegunaannya
B. hasilnya
C. kepastiannya
D. kepentingannya
E. subjeknya

31. Kewajiban warga negara RI menurut UUD 1945 yang menyangkut bidang politik
adalah
A. membayar pajak
B. mencari pekerjaan
C. belajar yang baik
D. membela negara
E. mengembangkan kebudayaan

32. Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang isinya melindungi hak asasi manusia adalah ...
A. pasal 4
B. pasal 18
C. pasal 27
D. pasal 26
E. pasal 37

33. Salah satu unsur ideology terbuka yang berlaku dalam masyarakat adalah ....
A. adanya perintah dan/atau larangan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib
B. peraturan yang bersifat memaksa
C. kemampuan akal membedakan yang baik dan buruk
D. tata krama atau etika pergaulan
E. perintah dan larangan yang tertuang dalam kitab suci masing-masing negara

34. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan dan
cara pelaksanaannya oleh alat perlengkapan negara, disebut
A. Hukum Administrasi negara
B. Hukum Pidana
C. Hukum Tata Usaha Negara
D. Hukum Acara
E. Hukum Perdata

35. Apakah yang menjadi perbedaan pokok antara ide dan kenyataan ?
A. bentuknya
B. fungsinya
C. kepentingannya
D. pelaksanaannya
E. situasinya

36. Sistem negara yang menjalankan kekuasaan secara otoriter disebut sistem....
A. absolut
B. tirani
C. tunggal
D. demokratis
E. komunis


37. Berikut ini lembaga pemerintahan di Indonesia, kecuali ...
A. Legislatif
B. Eksaminatif
C. Yudikatif
D. Konsultatif
E. Adjudikatif

38. Salah satu peran peran pemerintah dalam memperbesar pendapatan negara dengan ....
A. melaksanakan GBHN dengan baik
B. ikut mencerdaskan masyarakat
C. mendorong tumbuhnya clean governance
D. pengadaan program sertifikasi bagi Guru dan Dosen
E. memperjuangkan sendi-sendi keadilan

39. Pemerintah selalu mengabdi pada kepentingan rakyat dan harus melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan, hal ini merupakan bukti bahwa rakyat adalah ....
A. Pemilik saham atas negara
B. Mitra pemerintahan dalam menjalankan eksekutif
C. Kelompok yang harus diwaspadai
D. Pemegang kdaulatan negara
E. Pelaksana kedaulatan negara

40. Beriktit ini adalah fungsi lembaga konstitutif kecuali...
A. Mengawasi palaksanaan undang-undang
B. Menguji materi perundangan
C. Mengusulkan bentuk materi formal perundangan
D. Justifikasi pelaksanaan RUU
E. Melaksanakan pencabutan undang-undang yang telah batal demi hukum

1. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum Internasional, setelah perundingan selesai dilanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu ....

A.   Negotiation     D.  Exchange of notes

B.    Conferency     E.  Ratification

C.    Signature

2.  Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan ..... politik luar negeri Indonesia.

A.   Tujuan             D.  Tugas Pokok

B.    Sasaran           E.   Kepentingan

C.    Cita-cita

3. Di bawah ini sarana yang dapat dipergunakan oleh negara-negara dalam melakukan hubungan internasional menurut J. Frankel, kecuali ....

A.  Diplomasi                  D.  Sosialisasi

B.  Ekonomi                     E.  Propaganda

C. Kekuatan Militer

4.  Organisasi ASEAN didirikan pada  ....

A. 18 Agustus 1945

B.  1 Juni 1945

C.  28 Oktober 1928

D. 17 Agustus 1945

E.  8 Agustus 1967

5. Arah politik luar negeri bebas aktif berorientasi dan menitikberatkan pada hal
A. solidaritas antara negara-negara persernakmuran
B. peningkatan kemandirian bangsa lain
C. upaya menjadikan Indonesia dikenal dunia
D. kerja sama internasional bagi kesejahteraan pejabat
E. upaya dan strategi mencapai tujuan nasional

6. Dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang dimaksud kebudayaan bangsa adalah ....
A. kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi daya rakyat
B. seluruh kebudayaan yang Aa di Indonesia
C. kebudayaan daerah yang masih terpelihara
D. perpaduan unsur budaya daerah dengan budaya asing
E. kebudayaan yang telah berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia

7. Pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, khususnya
Ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia bertujuan ....
A. meningkatkan martabat serta hak dan kewajiban asasi manusia warga negara
B. peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan
C. mewujudkan masyarakat adil dan makmur
D. memajukan kesejahteraan umum
E. mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

8. Cita-cita ekonomi nasional yang berdasarkan ekonmi kerakyatan mengutamakan ....
A. pemenuhan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
B. tiap-tiap warga negara memperolch apa yang dituntutnya
C. tidak pilih kasih atau tidak berat sebelah
D. dapat menikmati hidup terhormat dan tercukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya
E. memperoleh keadilan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya.

9. Berikut ini merupakan masalah yang rawan yang perlu mendapat perhatian, kecuali ....
A. masalah kesenjangan sosial
B. tingkat pendidikan yang rendah
C. budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme
D. ketersediaan lapangan pekerjaan yang telah memadai
E. kerusakan lingkungan hidup

10. Berikut ini adalah kebijaksanaan pemerintah yang sesuai dengan usaha mewujudkan
keadilan sosial, kecuali...
A. tiap-tiap orang memperoleh haknya
B. pemenuhan kebutuhan materiil bagi seluruh rakyat
C. unsur pernimpin perusahaan yang bertanggung jawab
D. unsur pengendalian usaha dari negara
E. unsur peningkatan kemakmuran rakyat

11. Keadilan sosial dalam good governance (kebijakan pemerintah yang baik) terimplementasi
dalam:
A. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
B. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
C. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
D. program Inpres Desa Tertinggal (IDT)
E. pemberian otonomi daerah

12. Perubahan suatu bangsa menuju kearah kondisi yang lebih baik atau buruk pada
hakikatnya
A. ditentukan dalam kerjsama regional
B. sangat dipengaruhi oleh situasi dunia
C. ditentukan oleh situasi negara-negara tetangga
D. tergantung dari usaha bangsa itu sendiri
E. sangat ditentukan oleh kebijakan global

13. Latar belakang lahirnya pemerintahan reformasi adalah ....
A. adanya penyimpangan-penyimpangan pemerintah Orde Baru
B. utang luar negeri yang amat besar samliai tidak terbayar
C. para mahasiswa sudah bosan dengan gaya pemerintahan Pak Harto
D. untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan demokratis
E. jatuhnya kepereayaan masyarakat internasional terhadap pemerintahan Indonesia

14. Disebut apakah istilah yang digunakan hakim dalam melakukan putusan perkara ?
A. Yurisprudensi
B. opportunitas
C. legalitas
D. putusan sela
E. vonis

15. Hal positif dari model pemerintahan demokrasi adalah
A. rakyat menjadi pemilik negara
B. kebijakan memihak rakyat
C. presiden dipilih oleh rakyat
D. rakyat menjadi pelaksana pemerintah melalui pemilu
E. adanya proses pemilu

16. Organisasi yang bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik adalah ...

A. APEC                          D.   FAO

B.  OKI                            E.   IMO

C.  ASEAN

17. Ketika Perang Dingin, negara-negara yang tergabung dalam Blok Barat secara umum berpaham ....

A.Aristokrasi                   D.  Monarki

B.  Theokrasi                   E.  Komunisme

C. Liberal

18. Lembaga yang mengurusi hubungan luar negeri suatu negara yaitu ....

A. Parlemen

B. Kedutaan

C. Kementerian Tenaga Kerja

D. Kementerian Hukum dan HAM

E. Kementerian Luar Negeri

19.Perjanjian Internasional berdasarkan subjeknya dibedakan menjadi ....

A. Persetujuan dan Protokol

B. Konvensi dan Traktat

C. Perjanjian penting dan sederhana

D.Treaty contract dan law making treaties

E. Perjanjain bilateral dan multilateral

20.Landasan ideologi politik luar negeri Indonesia yaitu ....

A. Bhinneka Tunggal Ika

B. UUD 1945

C. Pancasila

D.  GBHN

E. Konvensi

21.Pelaksanaan politik luar negeri mencerminkan ....

A.Sosiokultural masyarakat

B.  Sistem politik

C. Ideologi negara

D. Tujuan negara

E. Cita-cita bangsa

22.Perwakilan yang memiliki tugas dalam bidang nonpolitik disebut ....

A. Duta Besar luar biasa

B. Kuasa Usaha

C. Perwakilan/Konsuler

D. Menteri

E. Duta Besar

23.Politik luar negeri Indonesia termasuk bagian dari ....

A.Tujuan nasional

B. Kepentingan nasional

C. Cita-cita nasional

D. Politik nasional

E. Strategi nasional

24. KAA tahun 1955 pertama kali dilaksanakan di ...

A.  Jakarta                         D.   Sidoarjo

B.   Bali                              E.   Surabaya

C. Bandung

25. Di bawah ini PBB di dirikan di kota ...

A. Washington            D.  Church House

B. San Fransisco         E.  White House

C. New York

26.Di bawah ini sekjend PBB yang pertama kali ialah ...

A. Ban Ki-moon

B. Kofi Annan

C. U Thant

D. Franklin D. Roosevelt

E.  Trygve Lie

27. Di bawah ini sekjend PBB pada saat ini ialah ...

A. Ban Ki-moon

B.  Kofi Annan

C.  U Thant

D.  Franklin D. Roosevelt

E.  Trygve Lie

28.  Perwkakilan korps konsuler adalah jenis perwakilan ....

     A.Politis                                D.  Kebudayaan

     B.Non politis                         E.  Perdagangan

     C.Ekonomis

29.Tahap-tahap untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati disebut dengan istilah . . .

A. Adoption               D.   Negotiation
B.                                Signature                          E.    Authentication
C.                                Ratification

30. Di bawah ini yang tidak termasuk unsur yang dapat menjadi dasar tidak sahnya suaru perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 adalah . . .

A.  Pelanggaran kesepakatan       

B.  Penyalahgunaan wewenang   

C.  Kesalahan (error)

D.  Penipuan

E.   Paksaan

31. Proses terjadinya hubungan internasional adalah, kecuali ....

A. Persahabatan

B.Persengketaan

C.Permusuhan

D.Ideologi

E. Peperangan

32. Salah satu pola hubungan antar bangsa adalah ....

A. Pola hubungan sama derajat

B. Pola geografis

C.  Pola hubungan politik

D. Pola ideologi

E. Pola konstitusi

33.Sarana hubungan internasional adalah dibawah ini, kecuali ...

A.Diplomasi

B.Undang-Undang

C. Ekonomi

D. Propaganda

E. Kekuatan militer dan perang

34.Faktor-faktor pendorong timbulnya hubungan internasional adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal dimaksud adalah, kecuali ....

A.Intervensi Negara lain

B. Ekonomi

C. Politik

D. Sosial Budaya

E. Pertahanan dan Keamanan

35. Representasi adalah tugas seorang perwkilan diplomatik, artinya adalah ...

A.Melakukan protes, mengadakan penyelidikan, mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya

B. Mengadakan perundingan baik dengan Negara dimana ia diakreditasi maupun di Negara lain

C. menelaah setiap peristiwadi Negara penerima yang mungkindapat mempengaruhi kepentingan negaranya

D. melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri

E. meningkatkan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dengan Negara penerima, baik dibidang ekonomi, kebudayaan dan IPTEK

36. Bidang ekonomi adalah salah satu tugas yang berhubungan dengan kekonsulan, berikut ini adalah bagian-bagian bidang ekonomi kecuali .....

A.Pertukaran pelajar

B. Ekspor komoditas non migas

C. Promosi perdagangan

D. Mengawasi pelayanan perekonomian

E. Pelaksanaan perjanjian perdagangan

37. Yang tidak termasuk sebagai perwakilan diplomatic adalah....

A. Duta Besar

B. Presiden

C. Atase

D. Kuasa Usaha

E. Menteri Residen

38. Salah satu contoh persengketaan internasional adalah perebutan pulau sipadan dan ligitan antara indonesia dengan . . .

A.   Kamboja                D.  Australia

B.  Singapura               E.   Filipina
C.  Malaysia

  

39. Perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pengertian perjanjian internasional ini termuat dalam . . .

A. Ensiklopedi Indonesia       

B. Kamus ilmiah populer
C. Kamus Besar Bahasa Indonesia   

D. Ensiklopedia Inggris Populer
E.  UU No. 24 Tahun 2000

40. Politik Luar negeri yang bebas aktif memiliki prinsip pokok sebagai berikut, kecuali ...

A. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa

B. Negara kita hanya berhubungan dengan Negara yang menguntungkan Indonesia

C. Negara kita mengikat sendi-sendi hukum internasional

D. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan social

E.  Negara kita menjalankan politik damai

A.        ESSAY

41.      Sebutkan dan jelaskan dari Wujud Hubungan Internasional!.

42.      Jelaskan pengertian perjanjian Internasional!.

43.      Sebutkan 2 perbedaan antara korps/perakilan diplomatik dengan korps/perwakilan konsuler!.

44.     Jelaskan pengertian Hubungan Internasional!.

45.     Sebutkan minimal 3 tujuan dibentuknya PBB!.

46.     Mengapa Hubungan Internasional menjadi penting bagi suatu Negara ?

47.      Ada 5 Ancaman-ancaman terhadap keamanan Hubungan internasional menurut Barry Duzan, Sebutkan !

48.      Didalam suatu perjanjian Internasioonal diperlukan adanya ?

49.       Jelaskan Defenisi dari perjanjian Internasional !

50.       Tulislah tahap-tahap perjanjian Internasional !

51.       Sebutkan beberapa istilah-istilah perjanjian Internasional !

52.       Terdapat 4 unsur hubungan diplomatik, Sebutkan !

53.       Sebutkan hal-hal yang memuat delegasi RI yang perlu mendapat persetujuan menteri!

54.       Posisi Indonesia, saran, dan penyusuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Kunci Jawaban

I.       PILIHAN GANDA

1.      E                       11. A                        21. A                           31. D                          

2.      B                       12. A                        22. C                           32. C                                      

3.      A                       13. A                        23. D                           33. C                                      

4.      E                       14. D                        24. A                           34. A                                      

5.      B                       15. B                        25. D                           35. D                          

6.      E                       16. A                        26. D                           36. C                          

7.      A                       17. A                        27. B                           37. D                          

8.      A                       18. C                        28. E                           38. A                          

9.      B                       19. C                        29. A                           39. D                          

10.  D                       20. D                        30. E                           40. B                          

II.    PILIHAN GANDA

1.      C                       11. C                        21. D                           31. D              

2.      A                       12. D                        22. C                           32. A                                      

3.      D                       13. D                        23. A                           33. B                                      

4.      C                       14. E                        24. C                           34. A                                      

5.      E                       15. D                        25. B                           35. A                          

6.      E                       16. A                        26. E                           36. A                          

7.      B                       17. C                        27. A                           37. B                          

8.      E                       18. E                        28. B                           38. C                          

9.      D                       19. E                        29. B                           39. E                          

10.  C                       20. C                        30. B                           40. B